KOTIM, MEDIATNI-POLRI.ID – Kondisi komoditas rotan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, saat ini dinilai mengalami kelesuan yang cukup serius.

Para pelaku usaha rotan disebut kesulitan memenuhi permintaan pengiriman ke wilayah Kalimantan Barat akibat minimnya aktivitas perdagangan.

Ketua IV Bidang Advokasi Hukum dan HAM Gerdayak Indonesia Kotim, Dias Manthongka, S.H., M.H, mengungkapkan bahwa lesunya sektor rotan diduga dipengaruhi oleh menumpuknya stok di Kalimantan Barat serta menurunnya permintaan ekspor, yang salah satunya dipicu oleh situasi global seperti konflik di Timur Tengah.

“Untuk komoditas rotan saat ini di Kotim bisa dikatakan mati suri. Banyak pekerja rotan tidak bisa memenuhi pemesanan ke Kalimantan Barat karena kondisi saat ini sangat sepi,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat sektor rotan seolah “hidup segan mati tak mau”, sehingga berdampak langsung pada para pekerja dan pelaku usaha di daerah.

Dias juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi yang dinilai menjadi salah satu faktor penghambat.

Kebijakan tersebut telah diberlakukan sejak 2011 melalui Peraturan Menteri Perdagangan dan terus diperbarui hingga terbaru pada 2024.

Menurutnya, aturan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini dan justru membelenggu para pengusaha rotan lokal.

“Perlu kehadiran pemerintah, baik dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat, termasuk DPRD dan DPR RI, untuk segera menyikapi persoalan ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rotan merupakan sumber kehidupan masyarakat adat dan lokal.

Jika sektor ini kembali bergairah, maka secara tidak langsung masyarakat juga akan turut menjaga kelestarian hutan, termasuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terlebih di tengah prediksi musim kemarau panjang tahun ini.

Dias mengungkapkan, pada masa sebelumnya pengiriman rotan ke Kalimantan Barat bisa mencapai tiga hingga tujuh truk per hari. Namun saat ini, aktivitas tersebut hampir tidak ada sama sekali.

Ia pun berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengambil langkah konkret, termasuk mengevaluasi kembali kebijakan larangan ekspor rotan, agar roda ekonomi masyarakat lokal kembali bergerak.

“Jangan sampai kita tutup mata. Jika rotan ini macet, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput,” pungkasnya.
(Tbk)