PALANGKA RAYA, MEDIATNI-POLRI.ID – Berbagai isu strategis nasional mulai dari program cetak sawah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, koperasi desa, hingga kesejahteraan masyarakat menjadi topik utama dalam Diskusi Publik bertema “Evaluasi dan Menakar Program Strategis Nasional dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” yang digelar di Cafe Hutan Venue and Eatery, Jalan Tjilik Riwut Km 3, Kota Palangka Raya, Rabu (24/6/2026) malam.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 peserta tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, akademisi, organisasi kemahasiswaan, serta perwakilan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah.

Turut hadir dalam forum tersebut perwakilan anggota DPR RI Dapil Kalteng Bias Layar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng dr. Suyuti Syamsul, Kepala Dinas Perkebunan Rizky Ramadhana Badjuri, Kepala Dinas Kehutanan Agustan Saining, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aryawan, akademisi Ahmad Robi’ul Zikri, serta unsur PMII, HMI, dan organisasi Cipayung Plus Kota Palangka Raya.

Dalam paparannya, perwakilan DPR RI menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembangunan dan pelaksanaan program strategis nasional agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan utama daerah, namun harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi maupun pekerjaan yang tidak berkualitas.

“Mahasiswa perlu terus kritis dan aktif memberikan masukan. Melalui forum diskusi seperti ini, berbagai rekomendasi dan kesimpulan yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah program cetak sawah yang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menjawab pertanyaan moderator mengenai peluang keberhasilan program tersebut di Kalimantan Tengah, perwakilan pemerintah provinsi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan alat dan mesin pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas petani.

Selain itu, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan sumber daya manusia di sektor pertanian.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah menyiapkan program beasiswa vokasi Diploma 1 (D1) Pertanian yang diarahkan untuk mencetak tenaga kerja pertanian muda yang siap terjun langsung ke lapangan.

Program tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan cetak sawah yang menjadi salah satu program prioritas nasional di Kalimantan Tengah.

Dalam sesi diskusi lainnya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit saat ini sudah relatif stagnan sejak 2022.

Ia menyebutkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan kini lebih diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan yang dilakukan secara legal sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, terkait program Sekolah Rakyat, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Saat ini pembangunan empat unit Sekolah Rakyat sedang berlangsung di Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa perkembangan perkebunan sawit di daerah saat ini tidak lagi didominasi ekspansi perusahaan besar, melainkan lebih banyak berasal dari perkebunan rakyat.

Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk menghadirkan regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya petani, termasuk dalam upaya menjaga stabilitas harga komoditas seperti karet.

Sementara itu, Dinas Koperasi menjelaskan perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini masih dalam tahap penguatan kelembagaan.

Dari sekitar 400 koperasi desa yang telah dibentuk, baru 48 koperasi yang memiliki kantor dan memenuhi persyaratan operasional secara lengkap.

Pemerintah menargetkan pengembangan koperasi tersebut dapat berjalan optimal mulai Juli 2026.

Akademisi Universitas Palangka Raya Ahmad Robi’ul Zikri menilai keberhasilan program strategis nasional harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila kepentingannya terakomodasi, kualitas hidup meningkat, serta kelompok rentan mendapatkan perhatian melalui kebijakan yang berkeadilan.

“Konsep keadilan harus bersifat korektif, yakni memberikan perhatian lebih kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” katanya.

Dalam sesi tanya jawab, perwakilan HMI menyampaikan sejumlah kritik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi fiskal daerah, hingga efektivitas program cetak sawah.

Mereka menilai sejumlah program pemerintah masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan sehingga perlu evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mendukung kebijakan pemerintah pusat, termasuk program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak.

Ia mengakui bahwa setiap kebijakan pasti menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, namun hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Diskusi yang berlangsung hingga pukul 22.40 WIB itu berjalan aman dan kondusif.

Forum tersebut dinilai menjadi ruang penting bagi masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan pemerintah untuk menyampaikan pandangan, kritik, serta masukan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional.

Melalui dialog terbuka seperti ini, berbagai aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui jalur yang konstruktif sehingga mendukung perbaikan kebijakan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah maupun nasional.
(BHL)