JAKARTA, MEDIATNI-POLRI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah, tokoh yang dikenal sebagai pemimpin besar masyarakat Dayak se-Kalimantan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Panglima Jilah menyampaikan sejumlah aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat Dayak kepada Presiden Prabowo.

Rapat Koordinasi Penanggulangan, Ancaman Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kekeringan

Menanggapi aspirasi tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar berbagai kebutuhan masyarakat Dayak mendapat perhatian dan ditindaklanjuti pemerintah.

Sejumlah hal yang menjadi pembahasan di antaranya pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman, termasuk kawasan Sanggau dan sekitarnya.

Selain itu, dibahas pula pembangunan Sekolah Rakyat serta pemberian beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak.

Saat ini, disebutkan telah terdapat dua Sekolah Rakyat yang dibangun di wilayah Kalimantan Barat.

Aspirasi lainnya menyangkut pembangunan rumah adat Dayak sebagai bagian dari upaya menjaga serta melestarikan kebudayaan dan identitas masyarakat adat.

Panglima Jilah juga menyampaikan keinginan masyarakat Dayak untuk mendapatkan kesempatan lebih luas dalam mengabdi sebagai anggota TNI dan Polri.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyesuaian persyaratan bagi masyarakat adat, termasuk persoalan penggunaan tato yang merupakan bagian dari tradisi sebagian masyarakat Dayak.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima Jilah turut menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, para tokoh adat memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

Bagi masyarakat adat Dayak, menjaga alam bukan sekadar kewajiban, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga kehidupan dan keberlangsungan generasi mendatang.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mencegah sekaligus menangani karhutla di berbagai wilayah Kalimantan.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam pembangunan, pelestarian budaya, peningkatan sumber daya manusia, serta perlindungan lingkungan di Kalimantan.
(Tbk)