PALANGKA RAYA, MEDIATNI-POLRI.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Wilayah Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jalan RTA Milono, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Peran Kepala Desa dan Lurah dalam Mewujudkan Kalteng Siaga Bencana Alam dan Bebas Karhutla, Kelurahan Bebas Narkoba, Penguatan Kolaborasi Tata Kelola Pertanahan, Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Masyarakat, serta Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” ini dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai unsur pemerintahan, TNI-Polri, instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, perbankan, BUMN/BUMD, organisasi kemasyarakatan, hingga para kepala daerah se-Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan bahwa pembangunan Huma Betang bukan hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi menjadi simbol persatuan, identitas, dan pelestarian budaya masyarakat Dayak.

Menurutnya, Huma Betang yang tengah dibangun akan menjadi Huma Betang terbesar di dunia dengan tiga bangunan utama berukuran sekitar 17 x 80 meter dan mampu menampung lebih dari 10 ribu orang. Bangunan tersebut juga akan dilengkapi galeri, museum, serta fasilitas pendukung lainnya sebagai pusat kegiatan budaya.

“Huma Betang ini akan menjadi tonggak sejarah peradaban suku Dayak di dunia, simbol pemersatu seluruh sub suku Dayak, sekaligus pusat pelestarian budaya yang diwariskan lintas generasi,” ujar Gubernur.

Ia menambahkan, bangunan tersebut akan didominasi penggunaan kayu ulin yang dikenal memiliki daya tahan tinggi sehingga diharapkan menjadi warisan budaya yang dapat dinikmati generasi mendatang.

Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan Huma Betang agar dapat diselesaikan tepat mutu dan tepat waktu, sehingga mampu menjadi ikon budaya Kalimantan Tengah sekaligus kebanggaan bangsa Indonesia.

Selain membahas pelestarian budaya, rapat kerja juga bertujuan menyamakan pemahaman seluruh perangkat desa dan kelurahan terhadap regulasi terbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengevaluasi pelaksanaan program, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Forum tersebut juga menjadi wadah pembahasan mengenai perencanaan pembangunan, pengelolaan dana desa dan aset daerah secara transparan dan akuntabel, serta penyelesaian berbagai persoalan sosial dan pemerintahan di tingkat desa maupun kelurahan.

Rangkaian kegiatan berlangsung mulai pukul 09.40 WIB hingga selesai pada pukul 10.25 WIB dalam situasi aman, tertib, dan kondusif.
(BHL)