JAKARTA, MEDIATNI-POLRI.ID – Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional Indonesia (AMPETRA) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertama sekaligus Pelatihan Nasional di Hotel Balairung, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) AMPETRA dari berbagai provinsi di Indonesia.

Ketua DPW AMPETRA Jawa Tengah, Gus Imam, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi penambang rakyat.

“Kami berharap peserta dapat mengimplementasikan materi yang diberikan demi kemajuan organisasi dan peningkatan kesejahteraan penambang,” ujarnya di Jakarta.

Munas I AMPETRA mengusung tema “Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri”.

Selain agenda musyawarah, kegiatan juga diisi dengan berbagai pelatihan, di antaranya wawasan bela negara, penyuluhan koperasi, pelatihan dasar K3 umum, serta pelatihan khusus di bidang pertambangan.

Acara berlangsung sejak pukul 07.45 hingga 18.00 WIB dengan dihadiri Dewan Pembina AMPETRA.

Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI (Purn) Dr. Haris Sarjana menegaskan bahwa potensi sumber daya alam merupakan amanah bangsa yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

“Sumber daya alam adalah amanah bangsa yang wajib dikelola dengan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.

Sementara itu, Letkol Inf (Purn) G. Borlak menyebut AMPETRA sebagai wadah pembinaan bagi penambang tradisional yang mengedepankan persatuan, legalitas, dan tanggung jawab.

“AMPETRA merupakan wadah pembinaan penambang tradisional yang berlandaskan persatuan, legalitas, dan tanggung jawab,” katanya.

Melalui kegiatan ini, AMPETRA Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan pertambangan rakyat yang aman, tertib, dan legal.

Hingga Sabtu sore, panitia belum merinci jumlah peserta yang hadir dalam Munas tersebut.
(Tbk)