PALANGKA RAYA, MEDIATNI-POLRI.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., memimpin Rapat Evaluasi Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (11/9/2026).
Rapat berlangsung pukul 14.00 hingga 15.45 WIB di Pos Lapangan Karhutla, halaman Kantor Kecamatan Jekan Raya, Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, S.Ikom., Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., Pangdam XXII/TB Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc., Kajati Kalteng Hendrizal Husin, S.H., M.H., Kabinda Kalteng Marsma TNI Muhammad Nur, S.Sos., serta unsur TNI, Polri, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan bahwa rapat evaluasi menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus memperkuat langkah bersama dalam penanganan karhutla.
“Karhutla yang kita hadapi di Kalteng bukanlah persoalan sederhana, mulai dari karakteristik lahan gambut, ditambah musim kemarau yang panjang akibat El Nino,” ujarnya dalam sambutan.
Berdasarkan data Posko PDB Karhutla Provinsi Kalteng periode 1 Januari hingga 10 September 2026, tercatat lebih dari 107 ribu hotspot, sebanyak 2.819 kejadian karhutla, dengan luasan terbakar yang ditangani mencapai lebih dari 9.200 hektare.
Sementara berdasarkan analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS oleh Kementerian Kehutanan, luasan area terbakar tercatat sekitar 7.634 hektare.
Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 20.961 titik, disusul Kabupaten Kapuas sebanyak 18.425 titik dan Kota Palangka Raya sebanyak 15.628 titik.
Untuk jumlah kejadian karhutla, Kota Palangka Raya tercatat paling tinggi dengan 581 kejadian, kemudian Kotawaringin Timur sebanyak 550 kejadian dan Seruyan sebanyak 316 kejadian.
Sedangkan luasan terbakar terbesar tercatat di Kotawaringin Timur sekitar 2.449 hektare, Pulang Pisau 1.264 hektare, dan Kotawaringin Barat sekitar 1.104 hektare.
Gubernur menyebut, memasuki puncak musim kemarau pada Agustus dan September, kejadian karhutla mengalami peningkatan dan dalam beberapa pekan terakhir turut menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Provinsi Kalteng telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026. Saat ini, delapan kabupaten/kota berstatus Tanggap Darurat Karhutla, sementara enam kabupaten lainnya berstatus Siaga Darurat.
“Kita rapatkan barisan, satukan kekuatan, dengan semangat Huma Betang dan Isen Mulang. Karhutla terkendali, masyarakat terlindungi, lingkungan terjaga, dan Kalimantan Tengah, Bumi Tambun Bungai, bebas dari kabut asap,” tegas Agustiar.
Sementara itu, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto dalam arahannya meminta seluruh unsur Satgas Karhutla meningkatkan sinergi dan koordinasi, baik TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, dunia usaha maupun unsur terkait lainnya.
Ia menekankan pentingnya kecepatan respons terhadap titik api, terutama pada lokasi yang berpotensi mengalami perluasan dan berdampak terhadap masyarakat.
Selain mengoptimalkan kekuatan Satgas Darat, BNPB juga meminta dukungan operasi udara, termasuk water bombing dan teknologi pemantauan, digunakan secara efektif sesuai perkembangan titik api serta kondisi lapangan.
Patroli dan deteksi dini juga harus diperkuat agar setiap indikasi kebakaran dapat segera ditangani sebelum api meluas.
“Penanganan tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga harus menitikberatkan pada pencegahan, patroli, deteksi dini dan pendinginan pascakebakaran,” menjadi salah satu penekanan dalam evaluasi tersebut.
Kepala BNPB juga meminta pemadaman, pendinginan dan pembasahan dilakukan secara tuntas, khususnya pada kawasan lahan gambut yang memiliki potensi api kembali muncul.
Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi perlu diperkuat agar setiap perusahaan bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah kerjanya.
Dalam evaluasinya, BNPB menilai penanganan karhutla di Kalteng masih perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam kecepatan respons dan integrasi koordinasi lintas sektor.
Kesiapan personel dan sarana prasarana juga diminta disesuaikan dengan kondisi medan, terutama wilayah yang sulit dijangkau.
Operasi udara harus dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk membantu penanganan lokasi yang tidak dapat dijangkau secara optimal oleh Satgas Darat.
Seluruh perkembangan karhutla juga diminta dilaporkan secara berkala berdasarkan data faktual dan terkini sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.
“Seluruh unsur diminta tidak lengah,” mengingat kondisi cuaca serta karakteristik lahan di Kalteng masih berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla.
Rapat evaluasi Satgas Karhutla Provinsi Kalteng tersebut berlangsung aman dan lancar.
(BHL)
Tinggalkan Balasan