Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Wartawan Media TNI Polri disusun berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers dan Perlindungan Profesi Wartawan, guna memberikan jaminan keselamatan hukum dan fisik bagi jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan.

1. Perlindungan Hukum

  1. Wartawan Media TNI Polri dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
  2. Dalam menjalankan tugas jurnalistik yang sah, wartawan berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik.
  3. Wartawan tidak dapat dipidana atas karya jurnalistiknya yang telah memenuhi kaidah Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers. Penanganan sengketa pers diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers.
  4. Dalam hal terjadi pemanggilan oleh aparat penegak hukum terkait sengketa pemberitaan, redaksi Media TNI Polri wajib mendampingi dan memberikan bantuan hukum secara penuh.

2. Jaminan Keselamatan dan Hak Tolak

  1. Wartawan berhak menolak penugasan peliputan di wilayah konflik, kerusuhan, atau situasi berisiko tinggi apabila perusahaan tidak menyediakan perlengkapan keselamatan yang memadai.
  2. Wartawan berhak menolak menyerahkan alat kerja (kamera, rekaman, memori, catatan) dan identitas narasumber kepada pihak manapun, dilindungi oleh Hak Tolak sesuai UU Pers.
  3. Tindakan intimidasi, penyitaan alat kerja, kekerasan verbal maupun fisik terhadap wartawan Media TNI Polri yang sedang bertugas adalah pelanggaran hukum pidana (Pasal 18 UU Pers) dan akan diproses secara hukum.

3. Kewajiban Etika & Prosedur Lapangan

  1. Setiap wartawan Media TNI Polri wajib membawa identitas pers (KTA) resmi dan Surat Tugas saat melakukan peliputan, serta bersikap santun dan profesional.
  2. Wartawan dilarang keras membawa senjata tajam/senjata api, narkotika, atau barang ilegal lainnya selama bertugas.
  3. Wartawan dilarang memeras, meminta uang, fasilitas, atau imbalan apapun dari narasumber atau pihak yang diberitakan.
  4. Wartawan dilarang mengaku-ngaku sebagai anggota TNI atau Polri. Wartawan adalah representasi pers independen, bukan aparat penegak hukum.

4. Bantuan Darurat & Advokasi

Apabila wartawan Media TNI Polri menghadapi ancaman, kekerasan fisik, atau intimidasi saat meliput, segera hubungi Redaksi Pusat melalui kontak darurat advokasi:

Hotline Advokasi Redaksi:
Email: redaksi@mediatni-polri.id / pusatmedianusantara@gmail.com
WhatsApp Redaksi: 0812-3456-7890 (Layanan 24 Jam)
Penerbit: PT Pusat Media Nusantara