KOTIM, MEDIATNI-POLRI.ID – Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H. Iwan Kurniawan, S.H., M.Si., menghadiri sekaligus membuka kegiatan Pendidikan Politik dan Konsolidasi Partai Gerindra Kabupaten Kotim, Sabtu (31/10/2026), bertempat di Banana Ballroom Werra Resort Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Km 1,5, Sampit.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotim, Juliansyah T., S.Sos., M.A.P., beserta jajaran pengurus dan kader Partai Gerindra.
Dalam keterangannya usai membuka kegiatan, H. Iwan Kurniawan mengatakan bahwa pendidikan politik tersebut merupakan agenda tahunan partai yang bertujuan meningkatkan pemahaman politik sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah.
Ia menjelaskan, kehadirannya juga merupakan bagian dari pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR RI Komisi II yang saat ini tengah menjalankan agenda reses.
“Jadi, selain memenuhi undangan secara pribadi maupun kelembagaan, saya juga sedang melaksanakan agenda reses dengan turun langsung ke daerah pemilihan. Sekaligus nanti berkunjung ke beberapa mitra untuk melihat kondisi di lapangan dalam menjalankan fungsi saya sebagai anggota DPR RI, salah satunya fungsi pengawasan,” ungkapnya.
Berbicara mengenai persiapan menghadapi Pemilu 2029, H. Iwan Kurniawan menyampaikan optimisme dan keyakinannya bahwa Partai Gerindra dapat meraih hasil maksimal, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Ia berharap Gerindra Kotim mampu menjadi partai pemenang dengan memperoleh suara dan kursi sebanyak-banyaknya di lembaga legislatif.
“Targetnya sebanyak-banyaknya kursi. Karena untuk menjadi pemenang dan menduduki posisi Ketua DPRD, tentu harus memperoleh jumlah kursi terbanyak,” tegasnya.
Selain target kemenangan di tingkat legislatif, ia juga menyampaikan komitmen Partai Gerindra untuk kembali berjuang memenangkan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2029 agar dapat melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua.
Dalam kesempatan tersebut, H. Iwan Kurniawan juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.
Ia mengapresiasi langkah cepat Polda Kalimantan Tengah dalam melakukan penanganan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya karhutla, termasuk sejumlah korporasi.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tidak boleh tebang pilih. Kasus karhutla yang terjadi saat ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, terutama perusahaan yang menjalankan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.
“Kita tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang. Hari ini ada beberapa korporasi yang ditindak, jangan sampai tahun depan atau tahun-tahun berikutnya kejadian serupa kembali terulang dengan perusahaan yang sama maupun perusahaan lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap perusahaan yang terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran harus mendapatkan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bahkan, menurutnya, pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) dapat menjadi salah satu konsekuensi apabila ditemukan pelanggaran berat yang memenuhi ketentuan untuk dijatuhkan sanksi tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa memandang latar belakang maupun kepemilikan perusahaan.
“Siapa pun pemiliknya, kalau memang terbukti bersalah harus ditindak tegas. Kepentingan masyarakat dan kepentingan orang banyak harus ditempatkan di atas segalanya,” pungkasnya.
Melalui kegiatan pendidikan politik dan konsolidasi tersebut, diharapkan seluruh kader Partai Gerindra di Kabupaten Kotawaringin Timur semakin solid, meningkatkan kapasitas politik, serta memperkuat kerja organisasi dalam menghadapi agenda politik mendatang.
(Tbk)
Tinggalkan Balasan