PALANGKA RAYA, MEDIATNI-POLRI.ID – Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol. Iwan Kurniawan, menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna menekan risiko bencana selama musim kemarau.
Menurutnya, pengendalian karhutla hanya dapat berhasil melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda saat memaparkan perkembangan penanganan karhutla dalam kegiatan yang berlangsung di GOR Indoor Serbaguna, Jalan Tjilik Riwut Km 5, Palangka Raya, Kamis (6/8/2026) malam.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam paparannya, Kapolda menjelaskan bahwa kondisi geografis Kalimantan Tengah yang didominasi kawasan hutan dan lahan gambut menjadikan provinsi ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla, khususnya saat musim kemarau.
Karena itu, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama seluruh pihak.
Ia juga memaparkan perkembangan penanganan karhutla, termasuk penetapan status siaga dan tanggap darurat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama sejumlah pemerintah kabupaten dan kota sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.
Menurut Kapolda, karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia.
Untuk meminimalkan risiko tersebut, Polda Kalimantan Tengah bersama TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait terus mengintensifkan patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
“Penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini sehingga upaya penanggulangan dapat dilakukan secara cepat dan efektif,” ujar Irjen Pol. Iwan Kurniawan.
Selain mengedepankan upaya preventif, Kapolda menegaskan aparat penegak hukum akan bertindak tegas terhadap setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegakan hukum tersebut diharapkan memberikan efek jera sekaligus menekan angka kejadian karhutla di Kalimantan Tengah.
Ia menambahkan, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum.
Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah serta mengendalikan kebakaran hutan dan lahan secara berkelanjutan.
Kapolda juga mengajak seluruh kepala desa beserta perangkatnya untuk semakin aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing, serta segera melaporkan apabila ditemukan indikasi kebakaran maupun titik api agar penanganan dapat dilakukan secara cepat sebelum api meluas.
“Mari kita bersama-sama menjaga Kalimantan Tengah dari ancaman karhutla melalui upaya pencegahan dan kerja sama yang kuat dari seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
(BHL)
Tinggalkan Balasan