KALSEL, MEDIATNI-POLRI.ID – Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, S.Sos., M.Si., bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, tiba di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, Senin (19/10/2026).
Kedatangan keduanya beserta rombongan merupakan bagian dari agenda koordinasi dan peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Pesawat TNI Angkatan Udara jenis Boeing 737 dengan nomor registrasi A-7306 mendarat pada pukul 09.33 WITA.
KASAD dan Kepala BNPB tiba di VIP Lanud Sjamsudin Noor pada pukul 09.46 WITA sebelum melanjutkan perjalanan menuju Posko Karhutla BPBD di kawasan RS Sambang Lihum, Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.
Kedatangan rombongan disambut oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur TNI-Polri.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hadir melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, S.Sos., M.Si.
Turut hadir Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc., Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., serta Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, S.Sos., M.Si.
Sejumlah pejabat lainnya juga turut menyambut, di antaranya Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, S.I.K., M.H., Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., Danlanal Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, S.H., M.Tr.Opsla., Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin I Putu Sudayana, S.E., M.A.P., serta Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra, S.STP.
Setelah menyelesaikan agenda di Kalimantan Selatan, rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, untuk mendukung koordinasi penanganan karhutla di wilayah tersebut.
Koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam upaya penanganan karhutla, mulai dari pencegahan, pemadaman, dan pendinginan hingga pemulihan wilayah terdampak.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BNPB, BPBD, BMKG, serta unsur terkait diharapkan dapat memperkuat langkah penanganan secara terpadu.
Upaya tersebut diperlukan untuk meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi warga di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
(BHL)
Tinggalkan Balasan