PALANGKA RAYA, MEDIATNI-POLRI.ID – Dewan Pimpinan Wilayah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (DPW TBBR) Kalimantan Tengah menggelar aksi penyampaian aspirasi di Bundaran Besar Kota Palangka Raya, Kamis (19/11/2026).

Aksi yang diikuti sekitar 50 orang tersebut menyuarakan penolakan terhadap gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), khususnya ketentuan Pasal 69 ayat (2) yang berkaitan dengan pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar bagi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.

Aksi berlangsung mulai pukul 08.53 hingga 10.25 WIB dengan melibatkan sejumlah unsur organisasi kemasyarakatan dan perwakilan masyarakat.

Selain DPW TBBR Kalteng, kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Pemuda Pancasila, Aliansi Dayak Bersatu, dan Ormas Banama Tingang.

Ketua DPW TBBR Kalimantan Tengah, Agusta Rachman, S.T., bertindak sebagai penanggung jawab aksi. Sebelum menuju lokasi, massa berkumpul di sekretariat DPW TBBR Kalteng di Jalan Garuda Induk, Palangka Raya, sekitar pukul 08.00 WIB.

DPW TBBR - DPW TBBR Kalteng Gelar Aksi di Bundaran Besar Palangka Raya, Tolak Gugatan Terkait Tradisi Berladang Masyarakat Adat

Selanjutnya, massa berangkat menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat pada pukul 08.27 WIB dan tiba di Bundaran Besar sekitar pukul 08.34 WIB.

Setibanya di lokasi, massa melaksanakan ritual adat Dayak yang dipimpin oleh seorang mangkuk, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian orasi sekitar pukul 09.00 WIB.

Dalam aksi tersebut, peserta membawa bendera Merah Putih, bendera organisasi, pengeras suara, serta sejumlah spanduk berisi pernyataan sikap dan tuntutan.

Dalam orasinya, perwakilan massa menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan ditujukan untuk mendemo pemerintah daerah, DPRD, maupun kepolisian, melainkan sebagai bentuk perjuangan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat peladang dan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah.

DPW TBBR - DPW TBBR Kalteng Gelar Aksi di Bundaran Besar Palangka Raya, Tolak Gugatan Terkait Tradisi Berladang Masyarakat Adat

Massa menilai ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH berkaitan erat dengan keberlangsungan tradisi berladang masyarakat adat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Mereka menegaskan bahwa praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan masyarakat adat memiliki aturan dan tata cara tersendiri.

“Kami dari zaman nenek moyang melaksanakan berladang dengan cara membakar, tetapi membakar bukan secara sembarangan. Ada aturannya,” demikian salah satu pernyataan yang disampaikan dalam orasi.

Sekitar pukul 10.10 WIB, massa membacakan empat poin tuntutan.

Pertama, menolak gugatan uji materiil terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, khususnya ketentuan Pasal 69 ayat (2), yang menurut mereka berpotensi menghilangkan pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar bagi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.

Kedua, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan tersebut karena dinilai dapat menghilangkan kearifan lokal masyarakat Dayak dalam menjalankan tradisi berladang secara turun-temurun.

Ketiga, meminta pihak penggugat, Bima Sadiropa Sijabat dan tim, untuk mencabut gugatan yang disebut massa berkaitan dengan perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026. Mereka menyampaikan bahwa langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kondusivitas dan kedamaian di Kalimantan Tengah.

Keempat, massa menyampaikan peringatan bahwa apabila aspirasi mereka tidak diperhatikan, aksi lanjutan dengan jumlah peserta lebih besar dapat dilakukan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam orasi sebagai bentuk penegasan atas tuntutan yang mereka perjuangkan.

DPW TBBR - DPW TBBR Kalteng Gelar Aksi di Bundaran Besar Palangka Raya, Tolak Gugatan Terkait Tradisi Berladang Masyarakat Adat

Selain itu, massa berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat mendengarkan aspirasi masyarakat adat. Mereka juga meminta agar persoalan tersebut disikapi dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat, kearifan lokal, serta keberlangsungan tradisi masyarakat Dayak.

Selama kegiatan berlangsung, pengamanan dilakukan oleh satu satuan setingkat peleton (SST) Polresta Palangka Raya.

Seluruh rangkaian aksi berakhir sekitar pukul 10.25 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat adat Dayak terkait isu lingkungan hidup dan tradisi berladang.

Diharapkan perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut dapat disikapi melalui komunikasi, dialog, serta mekanisme hukum yang berlaku sehingga situasi keamanan dan kerukunan masyarakat di Kalimantan Tengah tetap terjaga.
(BHL)