BATAM, mediatni-polri.id – Pada Kamis (19/11/2026), DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Berita itu ramai di media sosial. Tapi, berapa banyak masyarakat yang benar-benar tahu apa isi pasal-pasalnya. Jumat, (20/11/2026)
Kepala Perwakilan Wilayah Kepri (Kaperwil) Media TNI-Polri Abdul Kadim mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.
“Inilah masalahnya. UU-nya sudah disahkan, tapi draf lengkapnya belum pernah dibaca masyarakat. Rakyat hanya dikasih tahu judulnya saja, ‘Perampasan Aset’. Rakyat tidak dikasih tahu, aset siapa yang bisa dirampas.
Seandainya ada ibu-ibu yang takut rumahnya dirampas karena suaminya pernah jadi tersangka, terus ada pedagang yang takut ruko-nya disita karena pernah menerima transfer dari orang yang tidak dikenal. Terus ada anak muda yang takut motornya disita karena beli motor bekas tanpa kwitansi lengkap.
“Ketakutan ini wajar, Karena sosialisasinya tidak ada, DPR terlalu terburu-buru. Delapan minggu membahas UU sebesar ini, itu terlalu cepat.
UU sebesar ini seharusnya dibahas dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan media. Bukan hanya dibahas di ruang tertutup,” tegasnya.
Menurutnya, UU Perampasan Aset ini sebenarnya punya niat yang sangat baik. Ia ingin mengejar koruptor yang kabur ke luar negeri, bandar narkoba yang menyembunyikan hartanya atas nama istri dan anaknya, dan bandar investasi bodong yang menipu ribuan korban.
“Kalau untuk mereka, kami setuju 1000 persen. Rampas saja semua asetnya. Jual, dan kembalikan uangnya ke korban dan ke Negara. Jangan kasih ampun,” katanya.
Tapi, yang dikhawatirkan adalah pasal yang mengatur perampasan tanpa putusan pidana.
“Bayangkan, ada orang yang dituduh korupsi, lalu dia meninggal dunia sebelum sempat membela diri di pengadilan. Atau ada orang yang jadi buron, tapi sebenarnya dia bukan buron, dia hanya tidak tahu kalau dia dicari. Asetnya langsung bisa dimohonkan untuk dirampas lewat sidang perdata, kalau dia orang kecil yang tidak punya pengacara, bagaimana dia bisa membela diri?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, Batam ini kota yang sangat unik. Banyak aset di Batam yang statusnya masih abu-abu. Ada tanah yang dibeli secara kekeluargaan tanpa AJB lengkap. Ada rumah yang dibeli dengan cara over kredit. Ada ruko yang namanya masih atas nama orang lain.
Kaperwil Kepri Media TNI-Polri, “meminta agar pemerintah tidak hanya bangga sudah mengesahkan UU ini, tetapi juga segera membuka draf lengkapnya dan melakukan sosialisasi besar-besaran ke daerah.
“Jangan hanya disahkan di Jakarta, lalu selesai, turun ke Batam, jelaskan ke masyarakat, apa yang dimaksud aset Rp 1 miliar? Apa yang dimaksud pihak ketiga yang beriktikad baik? Bagaimana cara masyarakat mempertahankan asetnya kalau disita secara salah? Itu yang harus dijelaskan,” tegasnya.
Selanjutnya,”Ia juga berjanji akan terus mengawal pelaksanaan UU ini di lapangan.
“Kami akan jadi jembatan. Kalau ada masyarakat yang bingung, kami akan jelaskan. Kalau ada masyarakat yang merasa asetnya dirampas secara zalim, kami akan bela. Kami tidak akan biarkan UU yang niatnya baik ini, justru menjadi bumerang yang melukai rakyatnya sendiri,” tuturnya.
Masyarakat kini menunggu, apakah UU Perampasan Aset ini benar-benar akan menjadi palu godam untuk menghantam koruptor? Atau justru akan menjadi palu yang menghantam rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa, semua tergantung pada bagaimana UU ini dijalankan.
@red

Tinggalkan Balasan