KOTIM, MEDIATNI-POLRI.ID – Dugaan ketidaktransparanan pengelolaan keuangan pada salah satu koperasi di Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menjadi sorotan. Persoalan yang disebut telah berlangsung cukup lama tersebut mulai mencuat setelah sejumlah anggota mempertanyakan kecilnya pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) atau Sisa Hasil Usaha (SHU) yang mereka terima.

Berdasarkan informasi yang berkembang, para anggota mengaku hanya menerima pembagian hasil sebesar ratusan ribu rupiah dalam setiap periode pembagian. Kondisi tersebut memicu keberanian sejumlah anggota untuk menyampaikan protes dan mempertanyakan keterbukaan pengelolaan keuangan koperasi.

Persoalan ini turut mendapat perhatian aktivis senior Kotawaringin Timur, Audy Valent. Ia menilai kasus tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mencerminkan persoalan tata kelola yang lebih luas dalam dunia perkoperasian di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Menurut Audy, apabila seluruh anggota koperasi berani mempertanyakan transparansi manajemen keuangan sebagaimana yang terjadi pada salah satu koperasi di Kecamatan Cempaga, bukan tidak mungkin persoalan serupa juga ditemukan di koperasi lainnya.

“Kasus seperti ini ibarat fenomena gunung es pada kebanyakan koperasi di Kotim. Kejadian seperti ini disebabkan pengurus koperasi tidak terbuka dalam mengelola keuangan kepada anggota, padahal para pengurus sadar bahwa uang yang mereka kelola adalah uang milik seluruh anggota koperasi, bukan uang pribadi,” ungkap Audy Valent, Sabtu (21/11/2026).

Ia juga menyoroti minimnya pemahaman sebagian anggota mengenai aturan dan mekanisme perkoperasian. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang baik.

“Pengurus juga memanfaatkan ketidakpahaman anggota koperasi dalam aturan perkoperasian yang benar. Selain itu, sangat sedikit anggota yang berani mempertanyakan manajemen keuangan koperasi. Di sinilah celah bagi oknum untuk memanfaatkan situasi dan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kepemimpinannya,” tambahnya.

Audy menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip perkoperasian, anggota memiliki hak untuk mempertanyakan pengelolaan koperasi serta menyampaikan permasalahan melalui pengawas koperasi. Di sisi lain, pengurus berkewajiban memberikan penjelasan mengenai kondisi dan perkembangan keuangan koperasi kepada para anggotanya.

Keterbukaan tersebut, lanjutnya, semakin penting ketika koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam forum tersebut, pengurus bersama pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan koperasi, termasuk laporan keuangan.

Anggota juga berhak meminta penjelasan mengenai hasil panen kebun, harga transaksi, hingga nilai penjualan hasil produksi. Menurut Audy, informasi tersebut merupakan bagian penting dari transparansi pengelolaan koperasi yang harus dapat diketahui oleh seluruh anggota.

“Bahkan ketika dilaksanakan RAT, anggota juga berhak mempertanyakan hasil panen kebun, harga transaksi saat itu, dan hasil penjualannya. Itulah manajemen koperasi yang memang harus terbuka kepada setiap anggotanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Audy meminta Dinas Koperasi selaku instansi pemerintah yang membidangi urusan perkoperasian agar tidak tinggal diam menyikapi polemik yang terjadi. Ia menilai perlu adanya langkah konkret dari instansi terkait untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, dugaan penyelewengan keuangan, ketidaktransparanan pengelolaan dana, maupun pelaksanaan RAT yang tidak sesuai prosedur perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pengawasan sesuai kewenangan.

“Dinas Koperasi harus hadir. Jangan sampai dibiarkan atau terkesan lepas tangan ketika terjadi polemik di dalam suatu koperasi. Masyarakat, khususnya anggota koperasi, sangat berharap adanya penanganan segera. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baru ada tindakan dari dinas yang berwenang,” ujarnya.

Audy juga menyebutkan bahwa instansi yang membidangi perkoperasian memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan, termasuk pemeriksaan khusus serta meminta dukungan audit independen apabila diperlukan.

Ia berharap persoalan yang mencuat di Kecamatan Cempaga dapat menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola koperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya dalam memperkuat transparansi laporan keuangan, pengawasan internal, dan pemenuhan hak-hak anggota.

Dengan demikian, koperasi diharapkan benar-benar berjalan sesuai prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, serta mampu memberikan manfaat yang adil bagi seluruh anggotanya.
(Tbk)