PALANGKA RAYA, MEDIATNI-POLRI.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Jaya Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kamis (3/9/2026).

Rapat yang berlangsung mulai pukul 09.50 hingga 12.50 WIB tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, S.Ikom., Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc., Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., serta sejumlah pejabat dan unsur Forkopimda.

Turut hadir Kabinda Kalteng, Kajati Kalteng, anggota DPRD Provinsi Kalteng, Danrem 101/Antasari, Danrem 102/Panju Panjung, Danlanud Pangkalan Bun, para bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota se-Kalteng, pejabat utama Kodam XXII/TB dan Polda Kalteng, jajaran Dandim, kepala dinas serta instansi terkait, mahasiswa, aliansi dan tamu undangan. Jumlah peserta mencapai sekitar 250 orang.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla.

Ia mengapresiasi jajaran TNI dan Polri, pemerintah kabupaten/kota, BNPB, Basarnas, relawan serta seluruh elemen masyarakat yang terus bekerja keras, baik siang maupun malam, dalam menanggulangi Karhutla di wilayah Kalimantan Tengah.

Menurutnya, saat ini Kalteng menghadapi tantangan berat karena memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026.

Kondisi tersebut bahkan diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2026.

“Dalam seminggu terakhir, karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah juga telah menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat. Untuk itulah rapat evaluasi ini kita laksanakan agar sinergi dan kolaborasi seluruh elemen semakin kuat,” ujar Agustiar.

Ia menegaskan, menghadapi ancaman Karhutla di tengah kemarau panjang diperlukan semangat kebersamaan, gotong royong dan kesolidan seluruh pihak.

“Tidak ada gunanya saling menyalahkan dan saling ego sektoral. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Kalau ada persoalan, kita selesaikan bersama. Karena saya yakin harapan kita semua sama, bagaimana karhutla segera bisa diatasi untuk keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Gubernur juga memberikan sejumlah penekanan kepada para kepala daerah dalam menghadapi ancaman Karhutla.

Pertama, penanganan Karhutla di tengah kemarau panjang harus dipandang sebagai perjuangan jangka panjang. Ia mengibaratkan penanganan Karhutla seperti lari maraton, bukan lari jarak pendek.

“Jangan sampai kita hanya kuat di awal, lalu kehabisan tenaga. Untuk itu, pastikan kebutuhan personel, sarana prasarana, logistik dan anggaran, serta koordinasi harus terus berjalan,” katanya.

Kedua, penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga terhadap dampak yang ditimbulkan Karhutla.

Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan rumah oksigen dan vitamin bagi relawan serta kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, lanjut usia dan ibu hamil.

Ketiga, pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan. Penyiapan air perlu dilakukan di sejumlah titik berdasarkan tingkat kedaruratan dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM, termasuk dalam penyediaan tandon maupun sumur bor.

Keempat, Agustiar meminta para bupati dan wali kota mempersiapkan dukungan anggaran yang memadai untuk penanggulangan Karhutla maupun penanganan dampaknya.

“Efisiensi bukan alasan, keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegasnya.

Rapat evaluasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah.

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan pencegahan, kesiapan personel dan sarana prasarana, serta berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.

Melalui rapat tersebut, seluruh unsur diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, instansi terkait, relawan dan masyarakat dalam mencegah serta menangani Karhutla.

Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan lancar.
(Tbk)