KAPUAS, MEDIATNI-POLRI.ID – Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melakukan rapat evaluasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa (22/9/2026).
Rapat evaluasi tersebut berlangsung di Posko Karhutla BPBD Kabupaten Kapuas, Jalan Kasturi, Kecamatan Selat, mulai pukul 16.05 WIB. Kegiatan dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Pangdam XXII/Tambun Bungai, Kapolda Kalimantan Tengah, jajaran BNPB, TNI, serta pemerintah daerah.
Kedatangan rombongan disambut Bupati Kapuas, Wakil Bupati Kapuas, Dandim 1011/Klk, Kapolres Kapuas, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, Sekretaris Daerah, jajaran kepala OPD, Kepala BPBD, Kepala Damkar, Camat Selat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kapuas menyampaikan sejumlah kondisi dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanganan Karhutla.
Salah satunya kondisi geografis Kabupaten Kapuas yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan gambut.
Menurutnya, kebakaran di lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena api dapat sulit dipadamkan, sementara akses menuju sejumlah lokasi kebakaran juga terbatas.
“Ketika terjadi kebakaran di kawasan gambut, kita kesulitan untuk melakukan pemadaman. Sarana dan prasarana jalan untuk menembus lokasi kebakaran juga masih menjadi kendala,” ujar Bupati dalam paparannya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang telah diberikan untuk membantu operasional penanganan Karhutla di Kabupaten Kapuas.
Bantuan tersebut, kata dia, telah dimanfaatkan untuk mendukung operasional BPBD dan Damkar Kabupaten Kapuas, termasuk personel yang terlibat langsung dalam upaya pemadaman di lapangan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait akan terus berupaya melakukan pencegahan dan penanganan Karhutla meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.
“Dengan kebersamaan dan peralatan seadanya, kita tetap semangat melakukan pemadaman kebakaran lahan,” katanya.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya pengerahan seluruh kekuatan dalam penanganan Karhutla, baik melalui satgas pemadaman darat maupun operasi pemadaman udara menggunakan water bombing, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah yang rawan kebakaran.
BNPB juga memastikan dukungan terhadap kebutuhan operasional dan logistik bagi satgas darat di daerah guna mempercepat penanganan titik api.
Selain itu, patroli gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat akan ditingkatkan untuk mendeteksi serta merespons potensi kebakaran sedini mungkin, terutama di kawasan vital dan wilayah perbatasan konsesi.
Pemerintah juga menegaskan langkah penegakan hukum terhadap pihak maupun korporasi yang terbukti lalai atau sengaja melakukan pembakaran lahan.
Penanganan tersebut mencakup pengusutan dugaan tindak pidana bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Seluruh instansi dan masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam upaya pencegahan serta penanganan Karhutla.
Rapat evaluasi berakhir sekitar pukul 17.55 WIB. Selanjutnya, Menteri Kehutanan RI, Kepala BNPB, dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin.
(BHL)
Tinggalkan Balasan