JAKARTA, MEDIATNI-POLRI.ID — Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan dukungan operasi udara dengan mengerahkan pesawat TNI Angkatan Udara (TNI AU).

Malam Puncak HUT RI ke-81 di Perumahan GMR Sampit, Warga Tunjukkan Kekompakan dan Semangat Gotong Royong

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026), menyampaikan bahwa lima pesawat TNI AU diberangkatkan dari Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Malang, menuju wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Kelima pesawat tersebut dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam mengantisipasi sekaligus menangani karhutla di wilayah Kalimantan.

Selain armada yang diberangkatkan dari Malang, TNI AU juga menyiagakan sejumlah pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Armada tersebut disiapkan untuk dikerahkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta perkembangan situasi di lapangan.

Sementara itu, berdasarkan laporan Kepala BNPB Suharyanto, sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi penanganan karhutla di enam provinsi yang memiliki potensi kebakaran tinggi.

Enam provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Operasi udara juga terus dilakukan secara intensif. Pada 20–21 Agustus 2026, armada BNPB bersama TNI melaksanakan operasi water bombing untuk membantu memadamkan titik-titik api dari udara di sejumlah wilayah terdampak karhutla.

Selain fokus pada pemadaman, pemerintah juga berupaya mengurangi dampak kabut asap yang ditimbulkan karhutla.

Langkah tersebut dilakukan guna melindungi keselamatan masyarakat, meminimalkan gangguan terhadap aktivitas warga, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah terdampak.

Penguatan operasi udara dan koordinasi lintas lembaga diharapkan mampu mempercepat penanganan karhutla di berbagai daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, BNPB, dan seluruh unsur terkait menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan.
(BHL)