PALANGKA RAYA, MEDIATNI-POLRI.ID – Sekitar 70 mahasiswa dan masyarakat Kota Palangka Raya mengikuti diskusi terbuka bertema “Menuju Indonesia Terbakar: Kalteng di Ambang Kematian?” yang digelar di Tugu Soekarno, Jalan S. Parman, Kota Palangka Raya, Minggu (4/10/2026) malam.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat untuk menyampaikan pandangan serta aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap kondisi lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat di Kalimantan Tengah.
Diskusi mulai berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB setelah massa berkumpul di lokasi sejak pukul 17.30 WIB.
Kegiatan dikoordinatori Sugi, Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Kalimantan Tengah, yang juga merupakan mahasiswa STAI Al Ma’arif Buntok, Kabupaten Barito Selatan.
Dalam diskusi, peserta menyoroti kondisi kabut asap yang menurut mereka telah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan, kesehatan, hingga transportasi.
Mereka juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak karhutla yang dinilai masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kalteng.
Peserta diskusi berharap pemerintah pusat dapat turun langsung mengawal penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Mereka juga mendorong agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat yang terdampak.
Selain persoalan karhutla dan kabut asap, peserta turut menyoroti sejumlah persoalan lain, seperti ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), akses air bersih, serta pemadaman listrik secara bergantian.
Peserta juga menyampaikan keprihatinan terhadap para relawan pemadam kebakaran yang disebut menghadapi risiko tinggi dalam penanganan karhutla.
Dalam kegiatan tersebut, massa menyampaikan delapan poin tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mereka meminta agar karhutla di Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional serta pemerintah memberikan prioritas penanganan kepada masyarakat terdampak.
Kedua, peserta meminta pemerintah mencabut izin dan memproses secara hukum korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Ketiga, mereka mendesak adanya penguatan manajemen serta transparansi anggaran penanganan bencana karhutla.
Keempat, peserta meminta agar pemotongan anggaran kebencanaan dihentikan serta mendorong pengembalian fungsi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk mendukung pemulihan lingkungan.
Kelima, mereka meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM, akses air bersih, serta pemadaman listrik di wilayah terdampak.
Keenam, peserta mendesak agar pemulihan kesehatan masyarakat terdampak karhutla menjadi prioritas, termasuk penyediaan layanan kesehatan secara gratis.
Ketujuh, mereka meminta seluruh lokasi karhutla di Kalteng diaudit dan ditindaklanjuti, termasuk pemeriksaan status kepemilikan serta perizinan lahan. Pihak yang terbukti bertanggung jawab diminta diproses sesuai ketentuan hukum.
Kedelapan, peserta menyampaikan tuntutan agar pejabat yang dinilai gagal menangani karhutla dan terbukti memiliki konflik kepentingan diproses sesuai hukum.
Dalam tuntutan tersebut, nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut disebut.
Selain pembacaan tuntutan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu “Darah Juang” dan pembagian masker kepada peserta diskusi.
Kegiatan berlangsung secara terbuka dan dilaporkan berjalan aman serta lancar. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai sekitar pukul 21.35 WIB, massa membubarkan diri dari lokasi masing-masing.
Diskusi tersebut pada intinya menjadi bentuk penyampaian kritik dan aspirasi mahasiswa serta masyarakat kepada pemerintah pusat maupun daerah terkait penanganan karhutla dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah.
(BHL)
Tinggalkan Balasan