Jakarta // media TNI-Polri.id / Operasi Patuh Jaya 2026 akan digelar selama 14 hari di Jakarta dan sekitarnya terhitung sejak 26 Oktober hingga 8 November mendatang. Sebanyak 2.938 personel gabungan dikerahkan dalam operasi tersebut.
Hal itu disampaikan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto saat memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (26/10/2026).”Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2026, dengan melibatkan 2.938 personel gabungan, di mana Polri ada 2.798, 80 dari TNI, 30 dari Dishub DKI Jakarta, dan 30 dari Satpol PP,” kata Komjen Dadang.
Dadang menjelaskan bahwa operasi kali ini mengusung tema ‘Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan’. Dia menyebut keselamatan lalu lintas harus diwujudkan bersama, baik petugas maupun masyarakat.News
Operasi Patuh Jaya 2026 Berlangsung 14 Hari, Polda Metro Jaya Kerahkan 2.938 Personel
Riyan Rizki Roshali 26/10/2026 10:31 WIB
Operasi kali ini mengusung tema ‘Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan’.
Operasi Patuh Jaya 2026 Berlangsung 14 Hari, Polda Metro Jaya Kerahkan 2.938 Personel
Operasi Patuh Jaya 2026 Berlangsung 14 Hari, Polda Metro Jaya Kerahkan 2.938 Personel. (Foto: Istimewa)
IDXChannel—Operasi Patuh Jaya 2026 akan digelar selama 14 hari di Jakarta dan sekitarnya terhitung sejak 26 Oktober hingga 8 November mendatang. Sebanyak 2.938 personel gabungan dikerahkan dalam operasi tersebut.
Hal itu disampaikan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto saat memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (26/10/2026)
Baca Juga:
Korlantas Polri Akan Gelar Operasi Patuh Serentak pada 26 Oktober-8 November 2026. (Foto: Istimewa)
Korlantas Polri Akan Gelar Operasi Patuh Serentak pada 26 Oktober-8 November 2026
“Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2026, dengan melibatkan 2.938 personel gabungan, di mana Polri ada 2.798, 80 dari TNI, 30 dari Dishub DKI Jakarta, dan 30 dari Satpol PP,” kata Komjen Dadang.
Dadang menjelaskan bahwa operasi kali ini mengusung tema ‘Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan’. Dia menyebut keselamatan lalu lintas harus diwujudkan bersama, baik petugas maupun masyarakat.
Baca Juga:
Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh 2026, Pencegahan Lawan Arus Jadi Fokus Utama. (Foto: Istimewa)
Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh 2026, Pencegahan Lawan Arus Jadi Fokus Utama
“Dalam hal ini, instansi terkait, tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan masyarakat itu sendiri perlu membangun kepatuhan yang lahir dari kecerdasan murni dari dalam diri pribadi, kesadaran pribadi. Oleh karena itu, cara bertindak operasi ini lebih dominan pada upaya preemtif dan preventif,” ujarnya.
Dadang merinci, ada sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran dalam Operasi Patuh Jaya 2026. Mulai dari penggunaan helm yang tidak sesuai SNI hingga pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman.
“Adapun yang menjadi sasaran prioritas meliputi: pengendara motor tanpa helm SNI, tidak memakai sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat berkendara, pelanggaran rambu atau marka, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, dan melawan arus,” ungkapnya.
Dadang berpesan, kepada seluruh anggota yang bertugas untuk melakukan pendataan dan pemetaan titik rawan pelanggaran lalu lintas.
“Identifikasi akar masalahnya, apakah kurangnya rambu peringatan, minimnya pengawasan, atau faktor rekayasa lalu lintas. Petakan titik rawan kecelakaan. Identifikasi akar masalahnya, apakah kondisi jalan rusak, kurangnya penerangan lampu jalan, minimnya rambu, atau minimnya pengawasan,” imbuhnya.
“Petakan dan identifikasi pelanggaran kacamata seperti tidak memakai helm. Catat identitas, alamat rumah, atau asal sekolah bagi pelanggar yang masih berstatus pelajar. Cari tahu akar masalahnya melalui pendekatan humanis, apakah karena faktor ekonomi tidak mampu membeli helm atau sekadar rendahnya kesadaran masyarakat,” sambungnya.
Dia juga menegaskan agar anggota mengedepankan cara bertindak yang tegas, humanis, tetapi sesuai aturan. Dadang juga mewajibkan adanya dokumentasi video untuk setiap penindakan yang dilakukan.
“Harus dilakukan dengan menggunakan video, baik itu melalui bodycam atau rekaman HP. Di sini petugas menggunakannya sebagai bahan pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi. Kemudian mewajibkan pengawasan melekat oleh provost, melibatkan secara aktif untuk mengawasi kedisiplinan personel, memastikan tidak ada penyimpangan, serta menjaga sikap profesional dan humanis di lapangan,” jelasnya.
Ia berharap dengan adanya Operasi Patuh Jaya 2026 dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.
“Dampak yang kita harapkan dari terselenggaranya operasi ini adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat secara nyata, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi target kita. Jadi, tetapkan targetnya, mana wilayahnya, kita akan melihat apakah di situ sudah terjadi kepatuhan atau tidak,” pungkas dia.Polda Metro Jaya menyerukan Operasi Patuh Jaya 2026 selama 14 hari, dari 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sebanyak 2.938 personel gabungan dari Kepolisian Nasional Indonesia, TNI, Kantor Komunikasi DKI Jakarta (Dishub), dan PP Satpol dikerahkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam lalu lintas.Kepala Kepolisian Metro Jaya, Komjen Pol Dadang Hartanto, mengatakan operasi ini memprioritaskan upaya pencegahan dan penanggulangan melalui edukasi dan pencegahan, tanpa mengesampingkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan.
“Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, melibatkan 2.938 personel gabungan, yang terdiri dari 2.798 personel Polri, 80 personel TNI, 30 personel Dishub DKI Jakarta, dan 30 personel PP Satpol,” kata Dadang saat Seruan Tim Operasi Patuh Jaya 2026 di Lapangan Presisi Pengungsi Polisi Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/10).
Target prioritas operasional meliputi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar SNI, pengemudi atau penumpang yang tidak mengenakan sabuk pengaman, penggunaan telepon seluler saat berkendara, pelanggaran rambu atau marka jalan, menerobos lampu merah, melampaui batas kecepatan, bahkan melawan arus lalu lintas.”Ada beberapa hal yang ditargetkan sebagai prioritas, termasuk pengendara sepeda motor tanpa helm SNI, tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan telepon seluler saat berkendara, melanggar rambu atau marka jalan, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, dan melawan arus,” kata Dadang.
Dadang menekankan bahwa tujuan operasi ini bukan hanya untuk menindak pelanggar, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat akan lalu lintas yang tertib karena mereka memahami pentingnya keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
“Oleh karena itu, cara kerja operasi ini lebih dominan pada upaya pencegahan dan penanggulangan,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa para petugas diminta untuk memetakan titik-titik rawan pelanggaran dan kecelakaan untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Faktor-faktor yang diperiksa meliputi kondisi jalan, penerangan, ketersediaan rambu-rambu, hingga kebutuhan akan pengendalian lalu lintas dan rekayasa.
Dadang juga meminta agar setiap tindakan polisi, termasuk teguran, didokumentasikan melalui video menggunakan kamera tubuh atau rekaman ponsel. Dokumentasi tersebut digunakan untuk pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi pelaksanaan operasional.”Prioritaskan pendidikan dan pencegahan, tetapi tegakkan hukum dengan tegas, adil, dan konsisten terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan,” kata Dadang.
Kebijakan Pendidikan Siswa, Termasuk Perjuangan
Selain penegakan hukum di jalanan, Dadang mengatakan pendidikan akan dilakukan serentak di sekolah-sekolah. Polda Metro Jaya juga akan menjalankan program Kebijakan Peduli Sekolah untuk memberikan pembangunan berkelanjutan kepada siswa, termasuk yang berkaitan dengan masalah perkelahian.
Menurutnya, penanganan bentrokan membutuhkan program terpisah dan tidak cukup hanya mengandalkan Operasi Patuh Jaya yang berlangsung dalam waktu terbatas. Melalui program tersebut, personel kepolisian akan memasuki sekolah sebagai instruktur atau pembangun.
“Bagi mereka yang bermasalah, kami akan menerapkan program berkelanjutan. Kami akan mencantumkan namanya jika dalam program Bapak Kepala Polisi namanya adalah Polisi Peduli Sekolah,” kata Dadang.Ia menambahkan bahwa hasil penuntutan terhadap para pelanggar juga akan ditindaklanjuti melalui kunjungan edukasi oleh Bhabinkamtibmas dan fungsi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas), khususnya bagi pelanggar berulang atau mereka yang melakukan pelanggaran berisiko tinggi.
Hasil dari tindakan tersebut akan berupa basis data para pelanggar, termasuk alamat rumah dan sekolah bagi mereka yang masih berstatus pelajar. Dadang menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan bimbingan, bukan intimidasi.
“Kunjungan ini bukan untuk mengintimidasi, tetapi sebagai bentuk pelatihan agar para pelanggar memahami risiko dari tindakan mereka dan meningkatkan kesadaran untuk tidak mengulanginya,” kata Dadang.
Dishub TNI dan DKI Turut Dikerahkan
Mayor Jenderal Putra Widyawinaya dari TNI Kasdam Jaya mengatakan bahwa Kasdam Jaya mengerahkan 80 personel untuk mendukung Operasi Patuh Jaya selama dua minggu. Keterlibatan TNI ini juga merupakan momentum untuk mendisiplinkan anggota yang melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan prosedur yang berlaku.”Kami mengerahkan total 80 personel untuk melaksanakan kegiatan selama dua minggu. Ini juga merupakan momen yang baik bagi TNI, terutama untuk mendisiplinkan anggota TNI sendiri yang mungkin tidak sesuai dengan aturan,” kata Putra.
Sementara itu, Kadishub DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan bahwa partainya mendukung pelaksanaan operasi gabungan dengan kepolisian. DKI Dishub juga telah memetakan 90 titik kemacetan dan mengerahkan 1.426 personel untuk menangani lokasi-lokasi tersebut.
“Kami menempatkan 1.426 personel di titik-titik yang telah kami petakan, 90 di antaranya merupakan titik kemacetan. Oleh karena itu, kami akan bekerja sama dengan polisi untuk melaksanakan aksi tersebut,” kata Budi.
Tinggalkan Balasan