DENPASAR, BALI // MEDIATNI-POLRI.ID/ Guna memperluas jangkauan perlindungan serta akses keadilan bagi warga lokal maupun pelancong, gabungan tiga lembaga hukum yang terdiri dari LBH EM 80, PJT/FBI Lawfirm, dan Kantor Hukum ADI’80 & Rekan resmi membentuk Posko Kantor Hukum di dua titik strategis Provinsi Bali pada Jumat (13/11/2026).

Langkah kolaboratif ini diambil menyusul pesatnya dinamika sektor pariwisata dan arus investasi di Pulau Dewata yang menuntut kehadiran layanan hukum secara cepat, mudah diakses, dan profesional.

Untuk memastikan jangkauan layanan yang merata dari selatan hingga utara, kedua posko tersebut ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau masyarakat:

-Posko Bali Selatan (Denpasar): Bermarkas di Restoran Warung Nasi Tempong Indra, Denpasar. Posko ini menjadi pusat layanan terpadu untuk wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan sekitarnya, dengan sasaran utama masyarakat lokal, pelaku UMKM, hingga wisatawan domestik maupun mancanegara.

-Posko Bali Utara: Bermarkas di Kantor AKBP (P) Wayan Suwena, S.H., dkk. Posko ini mencakup wilayah Buleleng, Singaraja, dan kawasan Bali Utara lainnya, yang difokuskan pada pendampingan hukum masyarakat adat, persoalan agraria, serta penyelesaian sengketa perdata maupun pidana.

Perwakilan Tim LBH EM 80 menjelaskan bahwa kehadiran posko di pusat-pusat keramaian merupakan wujud nyata komitmen para praktisi hukum untuk hadir langsung di tengah persoalan masyarakat.

“Bali sebagai destinasi dunia membutuhkan kepastian hukum. Kami ingin memastikan bahwa hukum hadir tidak hanya di kota besar, tetapi juga di pusat-pusat aktivitas wisata. Posko ini terbuka untuk konsultasi, pengaduan masyarakat, dan pendampingan hukum,” ujar perwakilan Tim LBH EM 80 dalam keterangan resminya.

Dalam operasionalnya, masyarakat maupun pelaku usaha dapat mengakses layanan posko secara langsung dengan mendatangi kedua titik lokasi tersebut.

Adapun bentuk layanan yang disediakan meliputi konsultasi hukum gratis (perkara pidana, perdata, dan bisnis), pendampingan hukum sektor pariwisata dan investasi, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, mediasi penyelesaian sengketa, serta layanan pengaduan dan pelaporan hukum.

Melalui peresmian dua posko ini, sinergi antara aparat penegak hukum, advokat, dan elemen masyarakat diharapkan semakin solid demi menjaga iklim Bali yang aman, nyaman, dan berkeadilan.

(*)